Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penulis: F Duma
1 minggu yang lalu
Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Disdikbud Biak Numfor Gelar Forum Konsultasi Publik dan Gandeng Dukcapil
BIAK — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu, 11 November 2026. Kegiatan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Cenderawasih Biak ini mengusung tema "Pelayanan Cepat, Tepat, Transparan Demi Pendidikan dan Kebudayaan Biak yang Makin Maju".
Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Sosial Kemasyarakatan dan SDM (Staf Ahli III), Bapak Aner A. R. Rumakito, S.H., M.M, mewakili Bupati Biak Numfor. Dalam arahannya, forum ini diharapkan mampu menyelaraskan program kerja serta menyerap masukan langsung dari masyarakat demi peningkatan mutu pelayanan publik di sektor pendidikan dan kebudayaan.
Forum ini diikuti oleh kurang lebih 60 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku kepentingan (stakeholders). Peserta yang hadir mencakup perwakilan satuan pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Inspektorat, dan BKPSDM, serta komite sekolah, yayasan penyelenggara pendidikan (YPPK, YPK, Yayasan Islam), kalangan akademisi dari IISIP Yapis Biak, unsur TNI/Polri (Polres), tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga insan media massa.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Sinergi lintas OPD ini dilakukan dalam rangka mendukung proses percepatan pengurusan dokumen kependudukan bagi para siswa di Kabupaten Biak Numfor.
Selama sesi diskusi berlangsung, para peserta menyampaikan berbagai evaluasi dan masukan konstruktif terkait tata kelola layanan. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan dalam forum ini meliputi:
· Revisi standar pelayanan publik, penegakan disiplin waktu layanan, serta publikasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
· Digitalisasi pelayanan Disdikbud melalui pengembangan aplikasi berbasis mobile dan penambahan petugas khusus penanganan pengaduan.
· Kejelasan regulasi terkait penempatan rumah dinas bagi tenaga pendidik/kepala sekolah aktif, pendataan sertifikat tanah sekolah, serta pelaporan pergantian kepala sekolah.
· Penguatan sinergi dengan sekolah yayasan, termasuk penempatan guru ASN/PPPK dan pelibatan yayasan dalam penyusunan kebijakan.
· Pembentukan lembaga bantuan hukum terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penguatan muatan lokal budaya Biak, serta penambahan jenis layanan pada bidang kebudayaan.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik oleh 27 orang perwakilan dari unsur pemerintah, satuan pendidikan, yayasan, akademisi, kepolisian, dan media. Seluruh usulan rekomendasi yang disepakati menjadi pijakan bagi Disdikbud Kabupaten Biak Numfor untuk ditindaklanjuti demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima.